Video Pembuatan Sumpia

Perpajakan

Wajib pajak adalah pribadi atau lembaga meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban pajak menurut UUD. Ada 2 jenis pajak berdasarkan pemungutannya yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka administrasi dan pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya seputar perpajakan. Prosedur pendaftaran NPWP:
1. Formulir permohonan NPWP disertai tandatangan direktur perusahaan
2. Fotokopi KTP, paspor direktur, NPWP, dan SKD
3. Fotokopi bukti pengesahan badan usaha dari Menteri Hukum dan HAM.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan dihitung dari gaji bersih. Gaji bersih adalah total pendapatan per bulan, dikurangi dengan biaya jabatan (5% maksimal 500 ribu) dan iuran pensiun (200 ribu rupiah). Penghasilan bersih kemudian dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebesar 4.5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, yang ditambahkan nilainya sebesar 4.5 juta untuk tanggungan istri, serta tidak lebih dari 3 tanggungan dengan hubungan darah langsung seperti anak kandung. Besar pajak penghasilan adalah 5% untuk 50 juta pertama setelah dikurangi PTKP, 15% untuk 50-250 juta, 25% untuk 250-500 juta, 30% untuk gaji lebih dari 500 juta rupiah per tahun. Tanpa NPWP, nilai tersebut akan ditambahkan 20%.

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan pangan untuk memperbaiki dan meningkatkan tekstur, warna, rasa, kekentalan, keasaman, dan lainnya. Syarat untuk BTP sendiri adalah tidak boleh merupakan bahan penyusun utama suatu makanan, dan harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Penggunaan BTP di Indonesia diatur dalam Permenkes No. 33 Tahun 2012.

Tidak semua bahan dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ada beberapa bahan yang dilarang penggunaannya karena memberikan efek negatif jika terakumulasi pada tubuh.
Sedangkan untuk bahan yang diijinkan pun diberikan batas penggunaan maksimumnya dan batas konsumsi dengan nilai ADI atau Acceptable Daily Intake. Nilai ADI adalah batas maksimum konsumsi suatu bahan yang tidak akan memberikan efek negatif walaupun dikonsumsi dengan jangka panjang.

Contoh bahan tambahan pangan adalah pewarna, pengemulsi, dan antioksidan. Pewarna adalah BTP yang digunakan untuk memberikan penampilan yang menarik, memperbaiki keseragaman warna, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama pengolahan, serta mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Penggunaan pewarna diatur dalam Perka BPOM No. 37 Tahun 2013. Jenis pewarna yang dilarang contohnya adalah metanil yellow dan Rhodamin B yang merupakan pewarna tekstil.

Pengemulsi diatur dalam Perka BPOM no. 20 Tahun 2013. Pengemulsi digunakan untuk menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Beberapa senyawa pengemulsi jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan. Misalnya pada konsumsi kalsium karbonat, jika berlebihan akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular.

Menurut Perka BPOM No. 38 Tahun 2013 terdapat 13 jenis antioksidan yang diijinkan penggunaannya sebagai BTP. Antioksidan pada bahan pangan berguna untuk mempertahankan kualitas produk dengan menghambat reaksi oksidasi yang dapat merusak sel. Antioksidan bekerja dengan mengikat radikal bebas dan molekul reaktif lainnya agar tidak merusak sel produk.

Cash Flow

Cash Flow sebuah perusahaan dapat menunjukan kondisi kesehatan perusahaan tersebut secara ekonomi. Jumlah kas pada 1 Januari pada tahun N akan sama dengan jumlah kas tanggal 31 Desember tahun N-1.

1. ROI (Return of Investment)
Perhitungan untuk mengetahui persentase modal yang kembali dalam suatu satuan waktu (biasanya tahun). Dihitung dengan membagi rata-rata laba per tahun selama kurang lebih lima tahun dengan modal dan dikalikan 100%

2. Payback Period
Perhitungan untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mencapai balik modal. Dihitung dengan membalik perhitungan ROI, yaitu modal dibagi rata-rata laba per tahun dikalikan 100%

3. Break Even Point
Titik dimana perusahaan menghasilkan uang sebanyak uang yang sudah dikeluarkan.

Neraca Keuangan

Syarat dari neraca keuangan yang baik adalah kolom debit dan kredit harus seimbang (selisihnya nol).  Ada 3 aspek pada neraca:

1. Modal
Semua sumber daya baik uang maupun properti yang dimiliki oleh seorang individu tanpa berhutang atau meminjam. Properti dapat berupa benda ataupun hal tidak berwujud seperti keahlian, jaringan, hak cipta.

2. Hutang
Ada 2 jenis hutang, yaitu hutang jangka pendek (6 bulan - 2 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 2 tahun). Hutang jangka pendek biasanya memiliki persentase bunga lebih tinggi karena peminjam akan memiliki waktu lebih sedikit untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut walaupun resiko utang jangka panjang lebih besar.

3. Aset
Set adalah segala sumber daya yang berada di bawah kendali seorang individu untuk kegiatan produksi.

Proses Perkara Perdata di Pengadilan

Pelanggaran sebuah perjanjian diatur dengan hukum perdata. Untuk mendaftarkan sebuah kasus di pengadilan pelapor harus membawa barang bukti berupa dokumen tertulis, kesaksian, dan surat-surat penting lainya. Sidang perdata biasanya dinyatakan terbuka untuk umum kecuali jika secara spesifik dinyatakan sebaliknya.

Semua pihak yang terlibat akan diperiksa identitasnya, dalam hal pihak yang diwakilkan akan diperiksa surat kuasanya. Jika suatu pihak diwakilkan kepada advokat, maka surat ijin praktik advokat tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu.

Sidang biasanya dimulai dengan memberikan kedua belah pihak kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi. Pengadilan Negeri akan menawarkan mediator dari pihak pengadilan ataupun dari pihak luar. Jika tercapai damai melalui mediasi, maka akan dibacakan akta perdamaian dengan judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Jika tidak tercapai kedamaian dari upaya mediasi,, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat dan/atau kuasa hukumnya. Diikuti dengan jawaban dari tergugat berupa eksepsi, bantahan, serta gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik dari pihak tergugat, pihak tergugat akan merangkap sebagai penggugat rekonvensi dan penggugat akan merangkap sebagai tergugat rekonvensi.

Surat menyurat, yaitu proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, merangkap tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi. Menghasilkan putusan sela, yaitu putusan provisional bersifat sementara berdasarkan hal yang sudah dibawa ke persidangan sejauh ini.

Proses pembuktian dimulai dari penggugat menyerahkan surat bukti dan saksi, diikuti dengan hal yang sama dari pihak tergugat. Apabila diperlukan majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk objek sengketa (jika ada). Kedua belah pihak kemudian menyimpulkan acara menurut pihak masing-masing diikuti dengan pembacaan putusan majelis hakim.

Perjanjian Perdata

Perjanjian adalah sebuah persetujuan yang melibatkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terkait untuk kepentingan bersama. Perjanjian dapat bersifat mewajibkan atau tidak. Ada 2 jenis perjanjian, yaitu perjanjian merugikan (mewajibkan peserta perjanjian melakukan sesuatu) atau perjanjian cuma-cuma yang seperti namanya tidak mewajibkan apapun dari pesertanya.

Sebuah perjanjian wajib melibatkan minimal 2 pihak, serta kedua pihak tersebut harus menyetujui adanya perjanjian. Perjanjian tesrsebut harus dijalani berdasarkan persyaratan yang tertera. Sebuah perjanjian dinyatakan sah jika semua pihak yang terlibat sepakat atas perjanjian tersebut, memiliki kekuatan untuk membuat perjanjian, serta memiliki sebab dan pokok persoalan yang sah.

Sebuah perjanjian mungkin dilanggar jika terjadi ingkar janji atau pelanggaran hukum melibatkan salah satu atau lebih pesertanya.